Peta politik Israel terbelah menjelang pemilu. Survei Channel 13 menunjukkan partai-partai Yahudi yang menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diproyeksikan meraih 52 kursi di Knesset, sedangkan blok pendukungnya mendapat 51 kursi. Angka itu belum cukup bagi salah satu kubu untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, berada di posisi teratas dengan proyeksi 22 kursi. Sementara Likud, partai Netanyahu, diperkirakan memperoleh 18 kursi. Namun, keunggulan dalam survei belum otomatis membuka jalan bagi pergantian pemerintahan.
Di tengah persaingan politik, pemilih di Yerusalem dan kota-kota lain mempertimbangkan dampak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, perang yang meluas ke sejumlah wilayah, serta persoalan ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil pemilu akan ditentukan bukan hanya oleh perolehan suara, tetapi juga oleh kemampuan para pemimpin membangun koalisi.
Keunggulan di survei belum menjamin mayoritas
Belum ada blok yang mendekati ambang 61 kursi, jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan mayoritas di parlemen Israel. Situasi ini membuka kemungkinan Knesset kembali terpecah, tanpa satu kubu yang mampu menguasai mayoritas secara mandiri.
Tantangan bagi kubu penentang Netanyahu salah satunya datang dari sikap Eisenkot. Ia menolak membentuk koalisi dengan partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel, meski kelompok tersebut diproyeksikan memiliki sekitar 12 kursi. Penolakan itu mempersempit pilihan untuk mengumpulkan dukungan parlemen.
Netanyahu, di sisi lain, perlu merakit koalisi yang berbeda atau mengandalkan perkembangan politik yang tidak terduga untuk mempertahankan kekuasaan. Persaingan yang ketat, dengan demikian, belum bisa dibaca sebagai kepastian bahwa pemerintahannya akan berakhir.
Ketidakpastian itu terasa di Yerusalem, kota dengan latar agama dan identitas yang beragam. Hampir tiga tahun setelah serangan Hamas dan konflik yang meluas ke Gaza, Lebanon, serta Iran, warga menghadapi pertanyaan mendasar: ke mana arah Israel dan siapa yang dianggap mampu memimpin negara ke depan.
Serangan 7 Oktober membayangi pilihan pemilih
Bagi sebagian warga, pemerintah Netanyahu harus bertanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi serangan Hamas. Ilda, pemilik toko pakaian di Jalan Jaffa, mengatakan seluruh anggota pemerintah semestinya dimintai pertanggungjawaban setelah peristiwa tersebut.
“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus bertanggung jawab,” kata Ilda.
Ia juga menyinggung laporan investigasi Haaretz yang menyebut Netanyahu telah menerima peringatan tentang kemungkinan serangan besar Hamas. Netanyahu membantah tuduhan tersebut. Ilda menilai pemerintah seharusnya menjawab persoalan yang diungkap jurnalis, bukan menyerang mereka.
Besarnya dampak serangan itu terhadap pilihan politik terlihat dalam survei Institut Demokrasi Israel. Sebanyak 68 persen responden Yahudi Israel menyebut serangan 7 Oktober sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang.
Di saat yang sama, kepercayaan publik terhadap lembaga negara menunjukkan penurunan. Rata-rata kepercayaan terhadap delapan lembaga yang dipantau secara konsisten hanya 34 persen pada 2025, turun dari 61 persen pada 2012. Angka ini menjadi latar bagi pemilih yang menilai kepemimpinan dan kinerja pemerintah.
Ekonomi dan perang ikut memengaruhi keputusan
Di Yerusalem Barat, kawasan yang selama ini menjadi basis kuat Netanyahu dan sayap kanan, sebagian pemilih mulai mempertimbangkan alternatif. Isolasi diplomatik Israel dan konflik berkepanjangan turut menjadi kekhawatiran, termasuk bagi warga yang sebelumnya mendukung agenda politik sayap kanan.
Yosef, 26 tahun, mengatakan ia mempertimbangkan Naftali Bennett. Mantan perdana menteri dari kubu kanan itu kini memimpin aliansi B’Yachad dan menjadi salah satu pesaing politik Netanyahu. “Negara ini membutuhkan perubahan radikal. Saya rasa saya akan memilih Naftali Bennett,” ujarnya.
Pemilih lain melihat Eisenkot sebagai figur yang dapat mengalihkan perhatian pemerintah ke kebutuhan domestik, seperti pendidikan, layanan sosial, dan ekonomi. Turgeman, warga yang ditemui di sebuah kafe di Jaffa, mengatakan ia akan memilih Eisenkot karena kecewa terhadap kepemimpinan Netanyahu.
“Kita membutuhkan perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga, yang telah melonjak karena perang,” kata Turgeman.
Biaya pangan, termasuk buah dan sayuran segar, meningkat 9,5 persen dalam dua tahun terakhir. Turgeman menilai pemerintah terlalu berfokus pada perang, sementara persoalan ekonomi belum ditangani. Ia juga mengkritik dukungan finansial pemerintah kepada komunitas Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi.
Koalisi dan wajib militer menjadi ujian politik
Perdebatan tentang komunitas Haredi berkaitan pula dengan kewajiban militer. Selama bertahun-tahun, pria Haredi yang belajar di seminari keagamaan sebagian besar mendapat pengecualian dari wajib militer, sementara mayoritas warga Yahudi Israel diwajibkan menjalani dinas militer.
Pada 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan pengecualian tersebut. Putusan itu memicu demonstrasi, pemblokiran jalan, dan bentrokan dengan polisi. Isu ini menambah ketegangan di dalam politik Israel dan menjadi bagian dari persoalan yang dihadapi para calon pembentuk pemerintahan.
Di kubu Netanyahu, pendukungnya bersama politikus sayap kanan seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich menginginkan koalisi saat ini kembali berkuasa. Mereka mendukung kelanjutan operasi militer Israel di Gaza, Iran, Lebanon, dan Tepi Barat. Sebaliknya, pemilih yang menghendaki perubahan menuntut perhatian lebih besar pada urusan dalam negeri.
Dengan proyeksi kursi yang berimbang dan perbedaan tajam mengenai perang, ekonomi, serta kebijakan wajib militer, jalan menuju pemerintahan baru masih terbuka sekaligus penuh hambatan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada apakah para pesaing Netanyahu mampu menyatukan dukungan yang cukup—dan apakah pemilih melihat perubahan sebagai jawaban atas krisis yang mereka rasakan.
