Kementerian Pertanian menyiapkan Rp300 miliar untuk pengadaan benih jagung pakan, dengan sasaran memperkuat pasokan bagi peternak ayam pedaging dan petelur. Pemerintah juga merencanakan anggaran serupa pada tahun berikutnya, sehingga dukungan benih mencapai Rp600 miliar dalam dua tahap.
Rencana itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kemitraan jagung pakan di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Skema yang disiapkan menghubungkan kelompok tani, koperasi, peternak, dan Perum Bulog agar produksi jagung memiliki pembeli yang jelas dan kebutuhan pakan lebih terjamin.
Menurut laporan detikFinance, kebijakan tersebut muncul saat pemerintah juga menyoroti anomali harga ayam dan telur: harga di tingkat peternak melemah, sementara konsumen masih membayar mahal. Pemerintah menilai persoalan tata niaga perlu ditangani bersamaan dengan upaya memperkuat ketersediaan bahan baku pakan.
Koperasi menghubungkan petani dengan peternak
Dalam pola kemitraan yang dirancang Kementan, kelompok tani akan menanam jagung sesuai kebutuhan peternak. Koperasi mengorganisasi petani dan menjadi penghubung dengan kelompok peternak yang menyerap hasil panen. Dengan demikian, bantuan benih tidak berhenti pada penyediaan sarana produksi, tetapi diarahkan ke rantai pasok yang memiliki tujuan pasar.
Amran menyebut kebutuhan jagung peternak sekitar 1,8 juta ton. Pemerintah menargetkan penanaman hingga 300.000 hektare untuk memperkuat pasokan tersebut. Angka luas tanam dan kebutuhan ini disampaikan dalam keterangan Kementerian Pertanian, sementara ANTARA News Jambi melaporkan anggaran Rp300 miliar dialokasikan hingga akhir 2026 untuk pengembangan peternakan berbasis produksi.
Jika hasil panen petani binaan melampaui kebutuhan mitra, Perum Bulog direncanakan menyerap kelebihannya. Skema itu dimaksudkan memberi kepastian pembeli kepada petani, sekaligus menjaga bahan baku tetap tersedia bagi peternak. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah ikut mengawasi pelaksanaannya agar petani yang masuk program tidak kehilangan akses pasar.
Kementan ingin mengurangi risiko hasil panen tersendat atau berpindah ke jalur yang tidak memberi manfaat kepada petani binaan. Amran meminta pengawasan dilakukan terhadap praktik perantara yang merugikan. Ia juga menyatakan Satgas Pangan dan instansi terkait akan dilibatkan untuk menindak pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing.
Dukungan alat membuat anggaran lebih luas
Nilai Rp300 miliar untuk benih bukan satu-satunya dukungan yang diumumkan. ANTARA News Jambi melaporkan pemerintah juga menyiapkan masing-masing 100 unit traktor, alat pengering, dan pompa. Jika bantuan sarana produksi itu dihitung bersama alokasi tahun berikutnya, Amran memperkirakan total dukungan pemerintah dapat mendekati Rp1 triliun.
Perbedaan angka tersebut merujuk pada cakupan program yang berlainan. Rp300 miliar merupakan anggaran benih pada tahap berjalan, sedangkan Rp600 miliar mencakup alokasi tahun berjalan dan rencana tahun berikutnya. Perkiraan sekitar Rp1 triliun memasukkan dukungan alat pertanian, menurut keterangan yang dikutip ANTARA.
Pengadaan alat diharapkan menopang kegiatan budidaya dan penanganan hasil, sementara koperasi menjadi wadah untuk mengatur hubungan produksi dengan kebutuhan peternakan. Kementan menyebut pendekatan terpadu ini sebagai upaya membangun sistem dari hulu hingga hilir, bukan bantuan yang berdiri sendiri.
Pasokan pakan terkait dengan harga di pasar
Penguatan produksi jagung berhubungan dengan biaya usaha peternak. Jagung merupakan bahan baku pakan, sehingga ketersediaan pasokan yang lebih terencana diharapkan membantu peternak memperoleh bahan baku. Namun, skema ini juga bergantung pada ketepatan penanaman, penyerapan panen, dan pengawasan distribusi.
Dalam laporan detikFinance, Amran menyoroti keadaan ketika harga telur di tingkat peternak turun hingga Rp21.000 per kilogram karena produksi melimpah, tetapi harga di konsumen tidak ikut turun. Pemerintah meminta Bareskrim Polri memberi perhatian pada persoalan tersebut. Kementan juga telah meminta peningkatan penyerapan telur untuk program Makan Bergizi Gratis dan menyebut sebagian pasokan telah diarahkan untuk ekspor.
Persoalan harga itu memperlihatkan bahwa kepastian produksi saja belum cukup. Pemerintah perlu memastikan hasil panen dan produk peternakan tersalurkan melalui jalur yang berjalan baik, agar manfaat tidak berhenti pada petani atau peternak di tingkat awal. Rapat kemitraan juga dihadiri perwakilan koperasi, kelompok tani, Bulog, serta pemangku kepentingan dari sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Tahap berikutnya adalah menjalankan kemitraan dan memastikan bantuan benih serta alat tepat sasaran. Kementan menargetkan petani binaan memasok mitra peternak, sementara kelebihan produksi dapat dialihkan kepada Bulog. Pengawasan pemerintah daerah akan menentukan apakah pola tersebut memberi kepastian pasar sebagaimana direncanakan.
