Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana penerapan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperketat pengawasan perdagangan dan menekan kebocoran kekayaan negara. Menurut Prabowo, praktik penyelundupan hingga manipulasi nilai ekspor membuat sebagian hasil kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat di dalam negeri.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang perlu ditempuh untuk melindungi kepentingan nasional. Ia menggambarkan keputusan membentuk DSI sebagai tindakan bertahan bagi bangsa.
“Kita terpaksa mengambil tindakan untuk survival kita sebagai bangsa,” kata Prabowo.
DSI, yang merupakan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), dirancang untuk memantau sekaligus menyalurkan aktivitas ekspor Indonesia. Pemerintah berharap pengawasan yang lebih terpusat dapat membantu menutup celah yang selama ini dinilai memungkinkan terjadinya kebocoran.
DSI akan memantau dan menyalurkan ekspor
Prabowo mengatakan rencana ekspor satu pintu itu telah ia laporkan kepada MPR pada 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ia menyebut seluruh fraksi di MPR menyetujui langkah tersebut.
Dalam skema yang disampaikan, DSI akan berperan sebagai pengawas dan penyalur ekspor. Pemerintah menargetkan mekanisme itu membuat arus komoditas yang dikirim ke luar negeri dapat dipantau lebih ketat. Namun, rincian mengenai cara kerja, jenis komoditas yang akan dicakup, serta tahapan penerapannya belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan Prabowo.
Presiden menyinggung sejumlah praktik yang menurutnya masih berlangsung, yakni penyelundupan, transfer pricing, dan pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya atau under-invoicing. Praktik-praktik tersebut berpotensi membuat penerimaan negara tidak optimal karena nilai transaksi yang dilaporkan tidak mencerminkan nilai sebenarnya.
Melalui satu pintu pengawasan, pemerintah ingin memastikan kekayaan yang diperdagangkan ke luar negeri tercatat dan memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia. Prabowo menyebut upaya itu sebagai bagian dari langkah menjaga keselamatan dan kepentingan ekonomi bangsa.
Pengawasan ekspor dan tantangan pelaksanaan
Tujuan kebijakan ini adalah mengamankan kebocoran yang selama ini terjadi, menurut Prabowo. DSI diharapkan dapat memperkuat pemantauan aktivitas ekspor, sementara mekanisme penyaluran yang terpusat dimaksudkan membantu pemerintah mengawasi arus perdagangan ke luar negeri.
Efektivitas rencana tersebut akan bergantung pada pelaksanaan pengawasan dan kemampuan sistem untuk mendeteksi penyimpangan. Keterangan pemerintah yang tersedia belum menguraikan bagaimana peran DSI akan berhubungan dengan prosedur ekspor yang telah berjalan atau bagaimana pengawasan terhadap transaksi akan dilakukan. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai.
Prabowo menekankan bahwa langkah itu diambil karena kekayaan Indonesia semestinya memberikan manfaat bagi bangsa sendiri. Ia juga mengingatkan bahwa upaya penyelundupan dan manipulasi transaksi masih menjadi persoalan yang perlu ditangani.
Prabowo juga soroti penertiban program MBG
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui pelaksanaan program prioritas tersebut masih memiliki kekurangan. Meski demikian, ia menilai MBG perlu diteruskan karena penting bagi perbaikan gizi dan masa depan anak-anak Indonesia, sekaligus diharapkan mendorong kegiatan ekonomi.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menindak sejumlah pihak yang dinilai menyelewengkan tugas dalam program itu. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung, dan 353 orang diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara itu, 2.600 orang masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia meminta pembenahan dilakukan tanpa ragu dan pelanggaran ditindak tegas. “Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya. MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita,” ujar Prabowo.
Penegasan mengenai ekspor satu pintu dan penertiban MBG sama-sama menyoroti pentingnya pengawasan dalam program pemerintah. Untuk DSI, perhatian berikutnya tertuju pada rincian pelaksanaan dan sejauh mana mekanisme baru itu dapat menekan kebocoran tanpa menghambat aktivitas ekspor yang sah.
