Stok beras nasional yang disebut telah mencapai 5,3 juta ton membuat pemerintah tak perlu lagi menjalankan rencana perluasan sawah hingga 2 juta–3 juta hektare, menurut Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Ia menyampaikan penilaian tersebut dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026), seraya mengaitkannya dengan percepatan swasembada beras.
Hashim mengatakan target swasembada yang semula dipatok tercapai pada 2029 telah dapat diwujudkan tiga tahun lebih awal. Menurut dia, capaian itu mengubah kebutuhan pemerintah untuk membuka lahan pertanian baru dalam skala besar demi memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Stok beras disebut mencapai 5,3 juta ton
Angka persediaan tersebut, kata Hashim, ia peroleh dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menyebut jumlah stok beras saat ini mencapai 5,3 juta ton. Ketersediaan dalam jumlah besar itu juga terlihat dari kapasitas penyimpanan yang disebut telah penuh.
Hashim menyampaikan gudang Bulog sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung cadangan beras. Pemerintah, menurut dia, perlu memanfaatkan gudang milik swasta sebagai tempat penyimpanan tambahan.
“Saya dengar dari Pak Amran kemarin saya bicara, sudah 5,3 juta ton,” ujar Hashim.
Ia mengapresiasi program Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Amran. Hashim menilai kebijakan kementerian tersebut berperan dalam mempercepat tercapainya swasembada beras. Namun, ia tidak merinci program tertentu dalam pernyataannya.
Rencana perluasan sawah 2 juta–3 juta hektare
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan perluasan lahan sawah antara 2 juta hingga 3 juta hektare untuk mendukung kebutuhan pangan. Hashim menyebut rencana itu tak lagi perlu dilanjutkan karena swasembada beras tercapai lebih cepat dari target awal.
“Seharusnya tahun 2029 Pak Prabowo kasih target ke Pak Amran, ternyata Kementerian Pertanian sudah bisa melaksanakan tiga tahun lebih awal,” kata Hashim.
Ia menegaskan pemerintah tidak perlu menjalankan perluasan sawah dalam skala tersebut. Menurut Hashim, peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan yang sudah ada ikut mengurangi kebutuhan membuka kawasan pertanian baru.
Pernyataan itu menghubungkan target ketahanan pangan dengan perhatian terhadap lingkungan. Hashim berpandangan, jika kebutuhan beras dapat dipenuhi dengan peningkatan produksi, pembukaan lahan baru hingga jutaan hektare tidak harus menjadi pilihan.
Stok beras membuka peluang ekspor
Cadangan yang besar juga, menurut Hashim, memberi ruang bagi Indonesia untuk kembali memasuki pasar ekspor beras. Ia menyebut Indonesia telah memiliki kontrak ekspor sebanyak 500 ribu ton beras ke Malaysia.
Hashim menilai kontrak tersebut menjadi momentum penting setelah Indonesia cukup lama tidak melakukan ekspor beras. Ia memandang kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menjual beras ke pasar luar negeri sebagai tanda penguatan sektor pangan nasional.
“Sekarang kita sudah punya kontrak untuk ekspor 500.000 ton beras ke Malaysia,” katanya.
Meski demikian, pernyataan tentang stok, kapasitas gudang, dan kontrak ekspor tersebut disampaikan Hashim dengan merujuk informasi yang diterimanya dari Menteri Pertanian serta keterangan mengenai kontrak Malaysia. Ia tidak memaparkan rincian waktu pengiriman maupun tujuan penggunaan beras yang diekspor.
Ketahanan pangan dan perhatian pada lingkungan
Hashim juga mengatakan capaian produksi pangan mulai menarik perhatian investor internasional. Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan.
Perubahan arah dari rencana pembukaan lahan besar-besaran menuju optimalisasi produksi yang ada menjadi salah satu dampak yang ia kaitkan dengan percepatan swasembada. Namun, kebutuhan menjaga pasokan tetap menjadi perhatian, terutama ketika stok beras nasional dan rencana ekspor sama-sama menjadi bagian dari pembicaraan.
Ke depan, ketersediaan beras, kapasitas penyimpanan, dan pelaksanaan kontrak ekspor akan menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan. Pernyataan Hashim menempatkan capaian stok 5,3 juta ton sebagai alasan untuk meninjau kembali perluasan sawah, sekaligus sebagai peluang memperkuat posisi beras Indonesia di pasar internasional.
