Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melantik 176 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang pada Jumat (23/10/2026). Mutasi 176 pejabat Pemkot Malang itu mencakup posisi pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas, dengan perhatian besar pada pengisian jabatan kosong di kelurahan.
Pelantikan berlangsung di Griya Purwa Praja, Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang. Sejumlah pejabat juga mendapat tugas baru di perangkat daerah dan kecamatan. Di antaranya, Gamaliel Raymond Hatigoran M. yang ditetapkan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, serta Yuyun Nanik Ekowati sebagai Camat Lowokwaru.
Wahyu mengatakan, pelantikan tersebut merupakan realisasi agenda yang sempat tertunda. Undangan baru disampaikan pada Jumat pagi, sehingga sebagian pejabat memiliki waktu persiapan yang terbatas. Meski berlangsung mendadak, ia menegaskan seluruh proses tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Memang ini saya buat mendadak. Pagi-pagi suratnya kami sampaikan. Karena mendadak, persiapan mereka agak sulit, tetapi semuanya tetap kami lakukan sesuai regulasi,” ujar Wahyu.
Pengisian jabatan kelurahan jadi prioritas
Penataan kali ini diarahkan untuk memperkuat aparatur di tingkat kelurahan. Menurut Wahyu, sejumlah posisi di wilayah masih kosong, termasuk jabatan sekretaris kelurahan dan kepala seksi. Kekurangan personel dinilai dapat membebani lurah dan menghambat pelaksanaan program pemerintah maupun layanan kepada warga.
Wahyu menyebut sebagian besar kebutuhan pengisian jabatan berada di kelurahan. Dengan memperkuat struktur di lini terdepan, pemerintah kota berharap koordinasi program dan pelayanan administrasi masyarakat dapat berjalan lebih baik. Penguatan tersebut juga sejalan dengan permintaan DPRD Kota Malang agar kapasitas aparatur di tingkat wilayah mendapat perhatian.
Perhatian terhadap kelurahan menjadi salah satu gambaran bahwa mutasi ini tidak hanya menyentuh jabatan strategis di tingkat kota. Penempatan pegawai di unit pelayanan terdekat dengan masyarakat turut menjadi bagian dari penataan organisasi, terutama karena beberapa wilayah disebut masih membutuhkan tambahan personel.
Wahyu meminta pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan menjalankan tanggung jawabnya. Pergantian jabatan, kata dia, perlu diikuti peningkatan kinerja, bukan berhenti pada perubahan nama dalam struktur organisasi.
Raymond memimpin DLH, Yuyun bertugas di Lowokwaru
Penetapan Raymond sebagai Kepala DLH definitif menjadi salah satu keputusan penting dalam pelantikan. Sebelumnya, ia menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas. Wahyu menilai Raymond memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memimpin dinas tersebut secara penuh.
Tugas Raymond mencakup tanggung jawab pengelolaan lingkungan dan pelayanan persampahan. DLH juga menghadapi pekerjaan terkait kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, termasuk koordinasi penanganan dan pengendalian dampak lingkungan. Persoalan itu membutuhkan kerja lintas instansi serta langkah yang terukur agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
Wahyu mengakui pemilihan pejabat pimpinan tinggi pratama membutuhkan pertimbangan matang. Pemerintah, ujarnya, perlu menilai kompetensi, kapasitas, dan kesesuaian kemampuan calon dengan kebutuhan organisasi. Ia menyatakan Raymond dinilai memenuhi pertimbangan tersebut.
Di tingkat kewilayahan, Yuyun Nanik Ekowati yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kini dipercaya menjadi Camat Lowokwaru. Jabatan camat memiliki peran dalam mengoordinasikan pelayanan administrasi, pelaksanaan program pemerintah, dan kebutuhan warga di wilayahnya.
Sejumlah posisi strategis turut diisi
Selain Raymond dan Yuyun, pelantikan mencakup sejumlah jabatan di sekretariat daerah, DPRD, badan, dan dinas. Boedi Utomo dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia. Nurul Rahmawati mengisi jabatan Sekretaris DPRD Kota Malang, sedangkan Johannes Agus Baju Widjaja menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
Arief Zubaidy ditunjuk sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Di lingkungan Sekretariat DPRD, Sri Umiasih menjabat Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Roos Asri Ratna Widjaja sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Lita Irawati sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
Jabatan sekretaris pada sejumlah badan dan dinas juga terisi. Dicky Haryanto menjadi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sugeng Suroto Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Titis Andayani Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara itu, Tri Santoso dipercaya sebagai Sekretaris DLH dan Woro Tanty Poerwandari sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Penataan birokrasi ini akan dinilai dari dampaknya terhadap kerja pemerintahan sehari-hari. Pengisian jabatan di kelurahan diharapkan membuat layanan warga lebih terdukung, sementara pejabat di perangkat daerah dituntut segera menuntaskan prioritas masing-masing. Wahyu menegaskan, kinerja di lapangan menjadi ukuran penting setelah pelantikan selesai.
