Sebanyak 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan itu dipaparkan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang jatuh pada 20 Oktober 2026.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan hasil tersebut dalam peluncuran laporan evaluasi pada Minggu, 11 Oktober 2026. Dalam survei yang sama, 67 persen responden menyebut perilaku Presiden Prabowo sebagai sumber stres.
Tekanan yang paling banyak disorot berkaitan dengan persoalan sehari-hari: kenaikan harga bahan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, dan penegakan hukum. Ketiganya menjadi gambaran isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, bukan semata perdebatan mengenai kebijakan berskala besar.
Harga kebutuhan pokok dan pekerjaan jadi sorotan
Survei CELIOS juga meminta responden menyebut persoalan yang paling mendesak. Harga kebutuhan pokok dipilih oleh 78 persen responden. Masalah lapangan kerja dan perlindungan pekerja berada di urutan berikutnya dengan 58 persen, sedangkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi dipilih 35 persen responden.
Gambaran tekanan ekonomi terlihat pula dari penilaian responden terhadap kondisi rumah tangga. Sebanyak 53 persen mengatakan keadaan ekonomi mereka lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya. Hanya 16 persen yang merasa kondisinya membaik.
Penilaian terhadap pungutan pemerintah juga menunjukkan ketidakpuasan. Sebanyak 82 persen responden menilai pajak dan pungutan terlalu berat, sementara 62 persen menganggap upaya pemerintah membuka lapangan kerja buruk.
Bhima menyebut tiga persoalan yang paling banyak muncul itu sebagai faktor yang berkaitan dengan perasaan stres responden. Namun, hasil survei mencatat persepsi orang-orang yang mengikuti survei; angka tersebut perlu dibaca bersama metode pengumpulan data dan karakteristik sampelnya.
Survei masyarakat dan penilaian para ahli
CELIOS menggunakan pendekatan berbeda untuk kelompok masyarakat umum dan kelompok ahli. Responden masyarakat dijaring melalui metode non-probability sampling dengan memanfaatkan Meta Ads. Hasilnya kemudian diberi pembobotan agar komposisi sampel menyesuaikan karakteristik populasi yang menjadi acuan.
Karena tidak menggunakan pemilihan acak dengan peluang terukur bagi setiap warga, hasil survei masyarakat tidak otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu, kelompok ahli dijangkau melalui snowball sampling, yakni jaringan responden yang dinilai memiliki keahlian dan pengalaman relevan. Survei berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Dalam kelompok ahli, 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo tidak memadai. Penilaian tentang komunikasi publik dan gaya kepemimpinan juga menunjukkan kekhawatiran: 83 persen ahli menyatakan sangat khawatir, sedangkan 10 persen menyatakan khawatir. Dengan demikian, 93 persen ahli menyampaikan kekhawatiran pada aspek tersebut.
Responden masyarakat turut diminta menilai kondisi fisik dan mental Presiden untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Sebanyak 38 persen menilainya kurang baik dan 23 persen menyatakan tidak baik sama sekali. Hanya 8 persen yang menilai kondisi tersebut sangat baik.
Harapan terhadap pemimpin yang mau mendengar
Survei tersebut juga menanyakan kriteria pemimpin Indonesia pada 2029. Pilihan terbanyak adalah pemimpin yang mau mendengarkan rakyat, yang dipilih 80 persen responden. Komitmen memberantas korupsi berada di urutan berikutnya dengan 71 persen, disusul pemimpin independen yang bukan kader partai politik dengan 38 persen.
Latar belakang militer dipilih 8 persen responden, sementara kader partai politik dipilih 6 persen. Dalam peluncuran laporan, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai tingginya pilihan terhadap pemimpin yang mau mendengarkan rakyat sebagai temuan penting. “Sederhana sekali permintaan rakyat sebenarnya, pemimpin yang mau mendengarkan rakyat,” ujarnya.
Penilaian itu memberi konteks pada temuan mengenai stres dan kekhawatiran publik. Di satu sisi, responden menyoroti kebutuhan yang langsung terasa di rumah tangga, seperti harga pangan dan kesempatan kerja. Di sisi lain, survei menunjukkan harapan terhadap cara pemimpin berkomunikasi dan menyerap aspirasi.
Hasil survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Besarnya angka ketidakpuasan perlu dibaca dengan memperhatikan metode survei, tetapi isu yang muncul tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah: menjelaskan arah kebijakan sekaligus merespons tekanan ekonomi dan tuntutan publik dengan lebih terbuka.
