Dua survei yang dirilis pada Oktober menunjukkan gambaran berbeda tentang elektabilitas dan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Parameter Politik Indonesia (PPI) menempatkan Prabowo di posisi teratas dengan elektabilitas 31,6 persen, sedangkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat dukungan terhadapnya sebesar 9,8 persen, di posisi ketiga.
Perbedaan itu muncul ketika pemilu masih sekitar tiga tahun lagi. Hasilnya memantik perdebatan, tetapi pengamat politik mengingatkan bahwa survei sebaiknya dibaca dengan memeriksa waktu pelaksanaan, metode, dan pertanyaan yang digunakan—bukan hanya membandingkan angka di permukaan.
Elektabilitas Prabowo terpaut jauh dalam dua survei
Dalam simulasi jika pemilu diadakan saat survei berlangsung, PPI mencatat Prabowo memperoleh dukungan 31,6 persen. Ia mengungguli sejumlah tokoh lain, termasuk Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo.
SMRC menghasilkan urutan berbeda. Dedi Mulyadi berada di posisi pertama dengan 35,5 persen, disusul Anies Baswedan dengan 10,3 persen. Prabowo berada di urutan ketiga dengan 9,8 persen.
Perbedaan tidak hanya terlihat pada elektabilitas. Dalam survei PPI, kepuasan terhadap kinerja Prabowo tercatat 65,2 persen. Sementara itu, SMRC mencatat 44,5 persen responden puas terhadap kinerja presiden.
Sekretariat Kabinet menampilkan hasil PPI di laman resminya dan menyebut program bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, serta layanan kesehatan memperoleh penilaian positif. Hasil SMRC yang menunjukkan tingkat kepuasan lebih rendah tidak disinggung dalam publikasi tersebut.
Metode dan waktu ikut membentuk hasil survei
PPI melakukan survei pada 26 September hingga 6 Oktober dengan melibatkan 1.200 responden. Lembaga itu menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan margin of error 2,83 persen. Untuk pertanyaan elektabilitas, responden diberi simulasi terbuka sehingga dapat menyebutkan pilihan sendiri.
SMRC menggelar survei pada 1–10 Oktober terhadap 1.213 responden. Metode yang digunakan adalah Stratified Multistage Random Sampling dengan margin of error 2,9 persen. Pertanyaan elektabilitasnya bersifat semi-tertutup: nama-nama tokoh telah disediakan, tetapi responden tetap bisa memilih jawaban lain.
Kedua lembaga menyatakan hasil surveinya memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Namun, perbedaan waktu pengumpulan data dan bentuk pertanyaan dapat memengaruhi jawaban responden. Opini publik juga bisa berubah mengikuti isu yang berkembang saat survei dilakukan.
“Opini publik itu setiap saat bisa berubah ya, sesuai dengan isu yang muncul di masyarakat,” kata Firman Manan, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, seperti dikutip BBC Indonesia.
Kepuasan bukan hal yang sama dengan elektabilitas
Angka kepuasan terhadap kinerja presiden dan elektabilitas mengukur hal berbeda. Kepuasan menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja, sedangkan elektabilitas dalam simulasi survei menunjukkan pilihan mereka jika pemilu digelar saat itu. Karena itu, satu angka tidak otomatis menjelaskan angka lainnya.
SMRC menilai penurunan elektabilitas Prabowo dalam dua tahun terakhir berkaitan dengan penilaian publik terhadap kinerjanya, kondisi makroekonomi-politik, serta pandangan negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sementara itu, laman Sekretariat Kabinet mengaitkan penilaian positif dalam survei PPI dengan sejumlah program pemerintah.
Firman juga menyebut rumusan pertanyaan dan cara pertanyaan disampaikan kepada responden sebagai faktor yang dapat menghasilkan temuan berbeda. Ia mengingatkan bahwa kemungkinan manipulasi sulit diketahui publik awam, sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan mengenai proses survei.
Hasil survei sebagai bahan evaluasi
Perbedaan hasil bukan alasan untuk langsung menyimpulkan salah satu survei keliru. Menurut para pengamat yang dikutip BBC, hasil jajak pendapat perlu ditempatkan dalam konteks metode dan waktu pelaksanaannya. Publik juga perlu membedakan ukuran kepuasan dari pilihan politik.
Kedua survei tetap memuat suara warga yang menilai kinerja pemerintah belum memuaskan. Bagian itu, di tengah perbedaan angka, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Membaca survei secara kritis berarti melihat bukan hanya siapa yang unggul, melainkan juga pertanyaan apa yang diajukan dan suara siapa yang belum terwakili.
